KabarBugis.id — Pemerintah menyiapkan berbagai strategi untuk mengendalikan fluktuasi harga beras, daging ayam ras, dan cabai rawit menjelang akhir 2026. Langkah tersebut dilakukan melalui pemanfaatan surplus produksi dalam negeri, penguatan distribusi pangan antardaerah, serta optimalisasi program stabilisasi harga guna menjaga inflasi pangan pada kisaran 3–5 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa beras, daging ayam ras, dan cabai rawit menjadi komoditas yang mendorong inflasi pangan tahunan pada September 2026. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah memanfaatkan Proyeksi Neraca Pangan untuk memantau keseimbangan antara ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan nasional.
Melalui proyeksi tersebut, produksi beras diperkirakan mengalami surplus sebesar 3,56 juta ton, daging ayam ras 775 ribu ton, dan cabai rawit 638,5 ribu ton. Pemerintah berupaya menyalurkan kelebihan pasokan itu ke berbagai daerah, khususnya wilayah yang mengalami kenaikan harga.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa produksi dalam negeri masih mampu memenuhi kebutuhan beras, daging ayam ras, dan cabai rawit. Menurutnya, pengendalian harga perlu dilakukan dengan mengatur pasokan dan distribusi agar harga yang diterima petani dan peternak maupun yang dibayarkan konsumen tetap terjaga.
“Tentu ini harus distabilisasi. Produksi daging ayam, cabai, dan beras dari peternak dan petani kita banyak. Indonesia pun tidak perlu impor, bahkan sudah mulai ekspor. Harga di produsen dan konsumen harus sama-sama baik,” ungkap Amran, dalam keterangan resmi, Kamis (08/10).
Untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau, pemerintah terus menjalankan Gerakan Pangan Murah (GPM). Pada periode Januari hingga Oktober 2026, program ini telah terlaksana sebanyak 9.333 kali di 38 provinsi dan 453 kabupaten/kota.
Cakupan pelaksanaan GPM pada tahun ini meningkat dibandingkan sepanjang 2025, ketika program tersebut menjangkau 385 kabupaten/kota. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau, terutama saat terjadi kenaikan harga di sejumlah wilayah.
Di sektor peternakan, pemerintah berupaya menekan harga daging ayam ras dengan mengendalikan biaya produksi. Bapanas bersama Perum Bulog melaksanakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan untuk membantu peternak mendapatkan bahan baku pakan dengan harga yang lebih terkendali.
Pemerintah juga menyiapkan subsidi biaya angkut untuk mendukung distribusi daging ayam ke daerah yang mengalami perubahan harga. Pasokan dari wilayah produsen diharapkan dapat menjangkau daerah yang membutuhkan sehingga harga di tingkat konsumen dapat lebih stabil.
Sementara itu, pengendalian harga cabai rawit dilakukan melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Program tersebut digunakan untuk menyalurkan stok dari daerah yang memiliki surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan. Pelaksanaannya turut melibatkan petani yang tergabung dalam kelompok Champion Cabai binaan Kementerian Pertanian.
Sepanjang 2026, penyaluran cabai rawit melalui FDP tercatat sebanyak 5.590 kilogram. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.150 kilogram dikirim dari Enrekang, Sulawesi Selatan, menuju Pasar Induk Kramat Jati di Jakarta. Selain itu, sebanyak 1.140 kilogram disalurkan ke Lombok Tengah dan 1.300 kilogram ke Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menjelaskan bahwa anggaran subsidi distribusi masih tersedia untuk mendukung pengiriman pangan dari daerah yang memiliki kelebihan produksi ke wilayah yang membutuhkan pasokan.
“(Untuk) angkutan distribusi, kita bisa subsidi dari Bapanas, supaya penyerapan produksi dari tempat produsen yang lebih, bisa menyebar ke seluruh daerah. Bapanas memastikan bahwa daerah yang kurang (pasokan) akan disuplai dari daerah-daerah yang produsen. Anggaran FDP kita masih ada,” kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan usai meninjau pasar di Jakarta, Jumat (2/10/2026) lalu.
Untuk menjaga kestabilan harga beras hingga penghujung tahun, pemerintah turut meningkatkan penyaluran beras melalui program SPHP yang menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bapanas telah menambahkan penugasan kepada Bulog sebanyak 74,18 ribu ton dengan memanfaatkan sisa anggaran yang tersedia.
Penambahan penugasan tersebut dilakukan setelah Bulog menyelesaikan penyaluran SPHP beras tahap pertama sebanyak 829 ribu ton pada 23 September 2026. Saat ini, Bapanas juga tengah memproses tambahan penyaluran sekitar 125 ribu ton untuk mempertahankan ketersediaan beras SPHP di pasaran.
Selain program stabilisasi harga, pemerintah sedang memproses penyaluran bantuan pangan beras tahap ketiga untuk periode Oktober–Desember 2026. Program ini ditujukan kepada 33,24 juta penerima dan merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Kebutuhan beras dari CBP untuk program tersebut diperkirakan mencapai 997 ribu ton, dengan penyaluran yang ditargetkan dimulai pada Oktober.
Berbagai kebijakan tersebut menjadi upaya pemerintah dalam mempertahankan ketersediaan pangan sekaligus mengendalikan kenaikan harga menjelang akhir tahun. Pemanfaatan surplus produksi, distribusi antardaerah, subsidi angkutan, serta penyaluran bantuan pangan diharapkan dapat mengurangi tekanan inflasi dan menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
