KabarBugis.id — Bergabungnya Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi ke Partai Demokrat menjadi babak baru dalam konstelasi politik Sulawesi Selatan (Sulsel). Pengalaman politik dan organisasi yang dimilikinya dinilai menjadi modal untuk memperkuat Demokrat di tingkat lokal, khususnya di Kota Makassar.
Appi yang sebelumnya merupakan Ketua DPD II Golkar Makassar membawa pengalaman dalam membangun jaringan politik. Langkahnya bergabung dengan Demokrat juga menjadi perhatian menjelang Pilkada 2030, mengingat posisinya sebagai kepala daerah sekaligus pengalaman memimpin partai politik di tingkat kota.
Pengamat politik Asratillah menilai Appi memiliki dua modal utama, yakni statusnya sebagai kepala daerah dan pengalaman membangun jaringan politik selama memimpin Golkar Makassar.
Pengalaman tersebut dinilai relevan untuk melihat kapasitas politik Appi. Pada Pemilu 2024, Golkar memperoleh enam kursi di DPRD Makassar, sementara Demokrat meraih tiga kursi.
“Tentu tidak bisa dianggap biasa karena dengan jabatan yang ada dan pengalaman menjadi ketua DPD II Golkar Makassar, tentu Appi bisa lebih banyak melihat peluang untuk menambah kursi DPRD tentunya di Makassar,” ujarnya, Sabtu (10/10).
Perbedaan perolehan kursi tersebut menunjukkan kondisi representasi kedua partai di parlemen Kota Makassar. Namun, kekuatan politik Appi tidak hanya dapat diukur dari jumlah kursi yang pernah diperoleh partai ketika dirinya memimpin Golkar Makassar.
Asratillah mengatakan kekuatan politik seorang kepala daerah juga dipengaruhi sejumlah faktor lain, seperti jaringan sosial, komunikasi dengan elite politik, rekam jejak pemerintahan, hingga kepercayaan masyarakat.
“Kekuatan politik Appi tidak bisa diukur hanya dari jumlah kursi partai. Pengaruh seorang kepala daerah juga berkaitan dengan jaringan sosial, kemampuan membangun komunikasi dengan elite, rekam jejak pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat,” jelasnya.
Setelah menerima KTA Demokrat, persoalan selanjutnya adalah penempatan Appi dalam struktur organisasi partai. Posisi yang diberikan nantinya dinilai perlu mempertimbangkan kontribusinya terhadap penguatan partai sekaligus tanggung jawabnya sebagai Wali Kota Makassar.
Jabatan strategis di tingkat kota maupun provinsi dapat menjadi ruang untuk memperkuat konsolidasi Demokrat. Namun, penentuan posisi tersebut tetap harus mengikuti mekanisme internal partai dan mempertimbangkan keberadaan kader yang lebih dahulu membangun organisasi.
Asratillah juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas politik dan tanggung jawab pemerintahan. Sebagai kepala daerah, Appi tetap memiliki kewajiban memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Aktivitas kepartaian dinilai tidak semestinya mengurangi perhatian terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain persoalan posisi struktural, tantangan lain yang dihadapi Appi adalah membangun kekuatan organisasi yang tidak hanya bergantung pada popularitas seorang figur.
“Tentu Appi harus bekerja ekstra karena tidak bisa selalu mengandalkan figur-figur populer, Appi harus betul-betul bisa menghadirkan ciri khas untuk menarik,” katanya.
Perolehan tiga kursi Demokrat di DPRD Makassar pada Pemilu 2024 menjadi salah satu gambaran posisi representasi partai di tingkat kota. Penguatan jaringan kader dan konsolidasi organisasi pun menjadi pekerjaan yang perlu diperhatikan.
Appi juga perlu membangun komunikasi dengan pengurus lama, kader yang telah bekerja sebelum dirinya bergabung, serta tokoh lokal yang memiliki basis dukungan masing-masing.
“Banyak yang perlu dikerja oleh Appi, membangun komunikasi dengan kader senior, penguatan jaringan juga jeli melihat tokoh lokal yang berpotensi,” terangnya.
Pada saat yang sama, hubungan dengan mantan rekan politik Appi di Golkar menjadi aspek lain yang perlu dikelola. Perpindahan partai secara administratif tidak serta-merta membuat seluruh jaringan politik ikut menyatu. Proses membangun kepercayaan, menyelaraskan kepentingan, dan memperkuat kerja organisasi membutuhkan waktu.
Asratillah menempatkan kemampuan membangun organisasi yang solid sebagai salah satu ukuran penting untuk melihat kontribusi Appi di Demokrat. Popularitas dan jabatan pemerintahan dapat menjadi modal awal, tetapi keberlanjutan kekuatan partai juga bergantung pada partisipasi kader dan kerja politik di tingkat akar rumput.
“Ukuran keberhasilan Appi di Demokrat bukan ditentukan oleh seberapa tinggi jabatan struktural yang diperoleh, melainkan oleh kemampuannya membangun organisasi yang solid, memperluas partisipasi kader, dan memperkuat kerja politik di tingkat akar rumput,” tukasnya.
