KabarBugis.id — Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Jeneponto bersama Serikat Pers Reformasi Nasional (Sepernas) Kabupaten Jeneponto resmi melaporkan dugaan penyimpangan anggaran di Sekretariat DPRD Jeneponto tahun 2025 ke Polres Jeneponto.
Surat permintaan diterima pada Selasa siang (3/1). Laporan tersebut muncul setelah kedua organisasi mengaku menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan dana media dan beberapa kegiatan lainnya, baik pada APBD Pokok maupun APBD Perubahan.
Ketua PD IWO Jeneponto, Syarief, mengatakan laporan itu berawal dari temuan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Jeneponto. Ia menyebut, dalam forum tersebut, Kasubag Protokol Sekretariat DPRD mengklaim pembayaran media dari Januari hingga Desember 2025 telah tuntas.
Namun, menurut Syarief, klaim itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Klaim mereka menggarap full setahun, tapi faktanya 10 media online hanya dibayar 10 bulan. Lebih parahnya lagi, media cetak yang dianggarkan untuk 16 media, nyatanya hanya 5 yang menjual. Ada selisih besar yang tidak jelas rimbanya,” kata Syarief.
Selain dana media, pengelolaan anggaran kegiatan DPRD juga menjadi sorotan Sepernas Jeneponto. Ketua Sepernas Jeneponto, Nasir Tinggi, menyoroti pernyataan Kasubag Program Sekretariat DPRD, Nurliana Syamsul Kamal, yang termasuk mengaku menyusun dan menginput seluruh kegiatan sendiri tanpa melibatkan pihak lain, termasuk pimpinan DPRD.
“Ini sangat janggal. Penginputan kegiatan dilakukan sepihak tanpa koordinasi lintas sektoral maupun pimpinan. Kami menduga ada niat jahat (mens rea) untuk memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi sejak tahap penyusunan anggaran,” ujar Nasir.
PD IWO dan Sepernas berharap Polres Jeneponto mengusut laporan tersebut secara profesional dan transparan, serta menindak pihak-pihak yang diduga terlibat tanpa memandang bulu.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat DPRD Jeneponto belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut.
