KABARBUGIS.ID — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung, menegaskan komitmen DPD RI sebagai mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengawal agenda pembangunan nasional.
Menurut Tamsil, visi Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo merupakan fondasi strategis untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan antarwilayah dan berorientasi pada penguatan daerah. Dalam konteks tersebut, DPD RI memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas serta aspirasi masyarakat daerah.
“Setiap turun ke masyarakat, selain menyosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan, saya juga terus mensosialisasikan Asta Cita,” ujar Tamsil dalam keterangannya, Senin (26/1).
Ia menilai keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo sangat ditentukan oleh sejauh mana implementasi Asta Cita menempatkan daerah sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Oleh karena itu, mandat konstitusional DPD RI dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat daerah dinilai menjadi instrumen strategis dalam mengawal kebijakan nasional.
“Aspirasi masyarakat daerah yang dihimpun DPD RI mencerminkan persoalan konkret di lapangan,” kata mantan pimpinan Badan Anggaran DPR RI tersebut.
Dalam fungsi pengawasan, Tamsil menekankan bahwa berbagai temuan DPD RI di daerah harus dipandang sebagai early warning system bagi pemerintah pusat. Temuan tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan nasional dan kapasitas implementasinya di daerah.
“Di sinilah peran strategis DPD RI, memastikan kebijakan Presiden Prabowo hadir secara nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat daerah, tanpa tereduksi oleh birokrasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tamsil menjelaskan bahwa hasil penyerapan aspirasi masyarakat daerah kini tidak hanya berfungsi sebagai kanal demokrasi, tetapi juga menjadi basis data strategis untuk memperkuat fungsi pertimbangan DPD RI terhadap kebijakan nasional yang berdampak pada daerah. Dengan pendekatan tersebut, DPD RI dapat memberikan masukan yang konstruktif, faktual, dan tetap kritis kepada pemerintah.
Dalam rangka memperkuat efektivitas Asta Cita, Tamsil mendorong peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penataan regulasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah. Ia menegaskan bahwa DPD RI sejalan dengan Presiden Prabowo dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas nasional dan penguatan otonomi daerah.
Terkait isu pemekaran wilayah, Tamsil menyatakan bahwa DPD RI mendorong pemerintah untuk secara bertahap dan selektif mempertimbangkan pengakhiran moratorium daerah otonomi baru. Menurutnya, pemekaran wilayah harus diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“DPD RI siap menjadi mitra politik konstitusional Presiden Prabowo untuk memastikan pembangunan nasional berjalan serentak dari pusat hingga daerah terluar,” pungkasnya.
