KabarBugis.id — Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, mengingatkan bahwa pembangunan bandara di Indonesia belum sepenuhnya inklusif, terutama bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, bandara sebagai gerbang utama pariwisata harus memastikan keselamatan, kenyamanan, dan akses setara bagi seluruh pengguna jasa penerbangan.
“Kita tidak boleh lupa bahwa sekitar 5 persen dari penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Ini angka yang besar dan memerlukan perhatian khusus,” ujar Erna dalam keterangannya pada Senin (19/01).
Lebih lanjut, legislator Fraksi Partai NasDem ini menyebutkan bahwa secara umum, infrastruktur di Bandara Soekarno-Hatta dan sejumlah bandara utama, termasuk yang ada di Bali, telah mengalami kemajuan dan semakin nyaman. Namun, perhatian tersebut tidak boleh hanya berhenti pada bandara-bandara besar saja. Masih ada sedikitnya 14 bandara di Indonesia yang membutuhkan perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan.
Erna menekankan bahwa persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kenyamanan, tetapi juga aspek keselamatan (safety) yang sangat penting bagi wisatawan pengguna transportasi udara.
“Aspect safety dan service, khususnya bagi penyandang disabilitas, harus menjadi indikator utama dalam peningkatan kualitas infrastruktur bandara,” tambahnya.
Pembangunan fasilitas fisik bandara, lanjut Erna, seharusnya tidak hanya menargetkan kenyamanan, tetapi juga menjamin keselamatan penumpang mulai dari proses naik dan turun pesawat hingga berada di area terminal. Ia juga menyoroti bandara-bandara yang belum memiliki garbarata dan meminta agar akses yang aman bagi penyandang disabilitas segera disediakan.
“Jangan lagi menggunakan tangga yang berisiko membahayakan. Jika belum ada garbarata, akses harus dibuat datar dan aman,” tegasnya.
Erna juga mendorong adanya grand design nasional untuk pengembangan bandara yang menempatkan prinsip inklusivitas sebagai fondasi utama. Peningkatan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun belum tentu sebanding dengan pemerataan nilai ekonomi pariwisata jika infrastruktur dan pelayanan belum merata di seluruh daerah.
“Perbaikan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh InJourney. Harus ada kolaborasi yang kuat dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan agar pembangunan bandara, termasuk yang ramah disabilitas, bisa berjalan serentak di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Erna berharap, hasil kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ini dapat menjadi pijakan untuk evaluasi dan pengawasan berkelanjutan. Ia meyakini bahwa dengan adanya bandara yang aman, inklusif, dan ramah disabilitas, distribusi manfaat ekonomi pariwisata akan dapat tersebar lebih adil dan dirasakan oleh seluruh daerah.
