KabarBugis.id — Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong meminta seluruh satuan pendidikan penerima bantuan program revitalisasi mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 dan 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati Toraja Utara, Senin (26/10).
Kegiatan tersebut diikuti 92 satuan pendidikan penerima bantuan dengan melibatkan kepala sekolah dan bendahara masing-masing sekolah. Pertemuan ini bertujuan memperkuat pengawasan, mengevaluasi pelaksanaan program, serta memberikan pendampingan terkait pengelolaan anggaran dan pekerjaan sesuai ketentuan.
Program revitalisasi satuan pendidikan merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 sekaligus Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara, Irmawati Patandung, menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program berjalan tertib dan sesuai aturan.
Ia berharap kepala sekolah dan bendahara dapat meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola administrasi, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan pekerjaan fisik agar program berjalan secara akuntabel.
Dalam sambutannya, Frederik menyampaikan bahwa revitalisasi satuan pendidikan merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
Ia menjelaskan, mekanisme program revitalisasi berbeda dengan pola bantuan sebelumnya karena pengelolaan dana dilakukan langsung oleh satuan pendidikan penerima. Oleh karena itu, kepala sekolah dan bendahara dituntut memahami tata kelola anggaran, administrasi, serta pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai ketentuan.
Frederik juga mengingatkan agar bantuan, baik melalui program revitalisasi reguler maupun yang bersumber dari aspirasi, dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Selain revitalisasi sekolah, ia menyoroti pentingnya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum bersekolah dan masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Menurutnya, layanan pendidikan harus dapat dijangkau dengan biaya terjangkau, proses yang mudah, dan kualitas yang baik.
Dalam kesempatan tersebut, Frederik turut menyampaikan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat yang telah memasuki tahap ketiga. Berdasarkan informasi awal yang diterimanya, program tersebut disiapkan dengan anggaran sekitar Rp430 miliar dan kapasitas 2.000 siswa untuk jenjang kelas I hingga kelas XII.
Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan, bukan menjadi pesaing sekolah yang telah ada. Program tersebut juga diharapkan mendukung upaya pengurangan kemiskinan, khususnya bagi kelompok masyarakat desil 1 dan desil 2.
Terkait pelaksanaan revitalisasi, Frederik memahami bahwa kepala sekolah menghadapi tantangan karena tugas utama mereka adalah memimpin penyelenggaraan pendidikan, bukan mengelola proyek konstruksi. Karena itu, ia meminta kepala sekolah tidak ragu berkonsultasi apabila menghadapi kendala teknis maupun administratif.
“Kalau tidak memahami pekerjaan konstruksi, jangan malu bertanya. Jika ada keraguan, lebih baik berkonsultasi agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegasnya.
Frederik turut mengingatkan pentingnya memperhatikan kualitas bahan bangunan, ketepatan pelaksanaan pekerjaan, serta pemilihan tenaga kerja dan penyedia jasa. Ia menekankan bahwa penggunaan anggaran harus mengutamakan efisiensi, kualitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, Frederik meminta Dinas Pendidikan Toraja Utara memberikan pendampingan secara berkelanjutan kepada seluruh satuan pendidikan penerima bantuan. Kepala sekolah dan bendahara juga diharapkan memanfaatkan layanan konsultasi dengan aparat penegak hukum maupun Inspektorat jika menemukan keraguan dalam pelaksanaan program.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berharap program revitalisasi satuan pendidikan dapat terlaksana secara tertib dan transparan. Dengan demikian, bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan sarana, prasarana, serta mutu pendidikan di Toraja Utara.
