KabarBugis.id – Pemerintah mulai mendorong pemerataan pembangunan pusat data atau data center berbasis kecerdasan artifisial (AI) ke wilayah Indonesia bagian timur. Sulawesi menjadi salah satu kawasan yang masuk dalam pertimbangan pengembangan infrastruktur digital nasional guna membuka peluang investasi di luar Pulau Jawa dan Batam.
Langkah tersebut dilakukan melalui perencanaan lokasi strategis, penguatan konektivitas jaringan, kepastian pasokan energi, serta penyederhanaan proses perizinan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi konsentrasi pembangunan pusat data yang selama ini lebih banyak berada di wilayah barat Indonesia.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan bahwa pemerataan pembangunan pusat data membutuhkan perencanaan terpadu dengan memperhatikan kesiapan pasar, ketersediaan sumber daya, pasokan energi, serta dukungan konektivitas nasional dan internasional.
Menurut Wayan, penentuan kawasan pengembangan perlu mempertimbangkan kebutuhan pemerintah, sektor industri, dunia pendidikan, hingga pelayanan publik. Selain itu, kesesuaian lokasi dan ketersediaan energi menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan pembangunan pusat data.
Ia menegaskan, pengembangan pusat data tidak cukup hanya mengandalkan investasi dan pembangunan fasilitas fisik. Setiap wilayah harus memiliki ekosistem pendukung yang memadai agar operasional pusat data dapat berjalan optimal dan memenuhi kebutuhan pengguna.
Salah satu upaya yang tengah dipersiapkan pemerintah adalah penyusunan regulasi mengenai kabel bawah laut dan pusat data. Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur kedua aspek tersebut telah disiapkan dan memasuki tahap konsultasi publik.
Pemerintah juga membuka ruang bagi masukan dari pelaku industri, instansi pemerintah, serta perusahaan swasta untuk menyempurnakan kebijakan tersebut.
Dalam mendukung pembangunan pusat data di kawasan timur Indonesia, pemerintah turut menyiapkan konektivitas cadangan yang terhubung dengan pusat konektivitas nasional maupun internasional.
Wayan menjelaskan, keberadaan jalur konektivitas alternatif diperlukan agar pusat data yang dibangun di luar Jawa dan Batam tetap terhubung dengan jaringan utama dan tidak beroperasi secara terisolasi.
Konektivitas cadangan juga menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan layanan digital. Dengan tersedianya jalur alternatif, gangguan pada satu jaringan diharapkan tidak langsung menghambat akses layanan digital di berbagai wilayah.
Selain jaringan telekomunikasi, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap kesiapan infrastruktur pendukung lainnya. Beberapa aspek yang perlu dikoordinasikan meliputi pasokan listrik, kapasitas gardu induk, ketersediaan air untuk sistem pendinginan, serta mitigasi terhadap risiko bencana.
Penyederhanaan perizinan juga menjadi salah satu prioritas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan memberikan kepastian bagi investor.
Wayan menyebut pengembangan pusat data di luar Pulau Jawa akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan pasar dan kesiapan ekosistem masing-masing daerah.
Sejumlah wilayah, termasuk Sulawesi dan Kupang, berpeluang menjadi lokasi pengembangan berikutnya sesuai dengan potensi serta kebutuhan pasar di kawasan tersebut.
Untuk merealisasikan rencana itu, diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, operator jaringan, instansi yang menangani pertanahan, serta pihak investor.
Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian terkait ketersediaan lahan dan biaya pembangunan infrastruktur.
Lebih lanjut, Wayan menekankan bahwa pembangunan pusat data untuk mendukung teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) membutuhkan kesiapan infrastruktur secara menyeluruh.
Kebutuhan listrik yang stabil, kapasitas daya besar, ketersediaan air, serta konektivitas berkapasitas tinggi menjadi sejumlah persyaratan utama untuk mendukung operasional pusat data AI yang memiliki kebutuhan energi besar.
Perencanaan juga perlu melibatkan pemerintah, industri, dan dunia pendidikan. Selain itu, kemampuan kontraktor dalam negeri serta asesmen terhadap kesiapan jaringan dan pasokan listrik harus menjadi perhatian dalam pengembangan AI Factory dan infrastruktur digital nasional.
Wayan menegaskan, peningkatan kapasitas konektivitas harus mencakup seluruh lapisan jaringan, mulai dari backbone, jaringan penghubung, hingga jaringan akses. Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi keterlambatan maupun kekurangan kapasitas koneksi dalam mendukung kebutuhan teknologi AI.
Melalui penguatan konektivitas, kepastian energi, perencanaan lokasi, dan koordinasi lintas sektor, pemerintah berharap pembangunan pusat data dapat menjangkau lebih banyak wilayah di Indonesia.
Masuknya Sulawesi dalam pertimbangan pengembangan tersebut menjadi salah satu peluang bagi kawasan Indonesia timur untuk mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi digital nasional.
Pemerataan infrastruktur ini diharapkan dapat mendorong investasi baru sekaligus memperkuat kesiapan Indonesia dalam menghadapi peningkatan kebutuhan teknologi digital dan pengembangan kecerdasan artifisial hingga 2030.












