News  

Wagub Fatmawati Rusdi Dorong Rapat Forkopimda Rutin, Soroti BBM Subsidi hingga Tawuran Remaja di Sulsel

Wagub Fatmawati Rusdi Dorong Rapat Forkopimda Rutin, Soroti BBM Subsidi hingga Tawuran Remaja di Sulsel
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi (Dok: Ist)

KabarBugis.id – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Fatmawati Rusdi, mendorong pelaksanaan rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara rutin. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam menangani berbagai persoalan daerah, mulai dari distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, ketahanan pangan, pemadaman listrik, hingga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Usulan itu disampaikan Fatmawati saat menghadiri kegiatan silaturahmi yang digelar Kapolda Sulsel bersama unsur Forkopimda di Markas Polda Sulsel, Makassar, Kamis (22/10).

Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, instansi vertikal, lembaga terkait, serta pimpinan perguruan tinggi. Dalam kesempatan itu, Fatmawati menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Sulsel, Irjen Pol. M. Awal Chairuddin, yang telah menginisiasi pertemuan lintas sektor untuk membahas berbagai persoalan aktual di Sulawesi Selatan.

Menurut Fatmawati, koordinasi antarlembaga tidak seharusnya hanya dilakukan ketika persoalan muncul. Komunikasi yang berkesinambungan diperlukan agar setiap permasalahan dapat diidentifikasi lebih awal dan ditangani hingga ke akar penyebabnya.

Ia pun mengusulkan agar rapat Forkopimda dilaksanakan setiap pekan atau minimal satu kali dalam sebulan. Pertemuan dapat dilakukan secara bergiliran di masing-masing instansi maupun dipusatkan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel berdasarkan kesepakatan bersama.

Fatmawati berharap usulan tersebut dapat menjadi kesepahaman seluruh pihak sehingga koordinasi pemerintahan, keamanan, dan pelayanan masyarakat semakin optimal.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah ketersediaan BBM, khususnya solar bersubsidi. Fatmawati menilai antrean panjang di sejumlah daerah perlu diantisipasi melalui penelusuran penyebab dan perbaikan sistem koordinasi antarlembaga.

Ia mengingatkan bahwa kebutuhan BBM harus dipersiapkan lebih awal menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta Ramadan dan Idulfitri. Kedua periode tersebut biasanya diikuti peningkatan mobilitas masyarakat sehingga kebutuhan energi perlu diperhitungkan secara matang.

Selain memastikan ketersediaan, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi juga perlu diperketat. Fatmawati meminta agar subsidi pemerintah tidak disalahgunakan untuk kepentingan pertambangan maupun industri berskala besar.

Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait diharapkan memperkuat pengawasan agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Sebagai salah satu upaya penghematan energi, Fatmawati turut mengusulkan pelaksanaan kegiatan car free day secara rutin dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

Persoalan lain yang turut disoroti adalah pemadaman listrik bergilir yang berkaitan dengan kondisi pasokan energi dan pemeliharaan fasilitas kelistrikan.

Menurutnya, informasi mengenai jadwal pemadaman harus disampaikan secara transparan dan jelas kepada masyarakat. Dengan demikian, warga maupun pelaku usaha dapat menyesuaikan kegiatan sehari-hari agar tidak terlalu terdampak.

Di tengah kondisi El Nino yang berkepanjangan, Fatmawati juga mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk memberikan contoh penerapan pola hidup hemat energi dan air.

Sementara pada sektor pangan, ia mengingatkan bahwa ketersediaan stok yang saat ini mencukupi tidak boleh membuat pemerintah lengah terhadap potensi persoalan pada periode mendatang.

Potensi gagal panen dan pergeseran masa panen di sejumlah wilayah perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi ketersediaan bahan pangan.

Untuk itu, pemerintah daerah, Perum Bulog, dan unsur Forkopimda diminta terus memantau perkembangan produksi pertanian serta memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga.

Selain energi dan pangan, persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) juga menjadi perhatian serius Fatmawati, terutama terkait maraknya tawuran remaja di sejumlah wilayah, khususnya Kota Makassar.

Ia mendorong pengaktifan kembali pos keamanan lingkungan (poskamling) sebagai salah satu langkah memperkuat pengawasan dan keamanan di lingkungan masyarakat.

Peran aparat keamanan bersama masyarakat perlu ditingkatkan hingga tingkat kelurahan, RW, dan RT. Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemuda juga dinilai penting untuk mendeteksi potensi konflik sejak dini.

Fatmawati menilai pendekatan berbasis lingkungan dapat membantu mencegah gangguan keamanan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Selain tawuran, aktivitas balap liar yang berlangsung hampir setiap malam di sejumlah ruas jalan juga menjadi perhatian. Kegiatan tersebut tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga berpotensi menimbulkan gesekan dengan kelompok anak muda lainnya yang memanfaatkan ruang publik untuk berolahraga.

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota Makassar menyediakan fasilitas dan ruang aktivitas yang aman bagi generasi muda. Salah satu lokasi yang dapat dioptimalkan adalah Lapangan Karebosi untuk mendukung kegiatan olahraga maupun kreativitas anak muda.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sulsel Irjen Pol. M. Awal Chairuddin juga menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Di antaranya kemacetan akibat unjuk rasa, kenakalan remaja, serta antrean BBM yang terjadi di beberapa daerah.

Kapolda turut mengajak masyarakat memanfaatkan Contact Center Polri 110 untuk melaporkan berbagai kejadian, seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun gangguan keamanan dan ketertiban. Layanan tersebut bahkan diuji secara langsung melalui panggilan telepon oleh peserta pertemuan.

Terkait kegiatan unjuk rasa, Kapolda mengusulkan agar pemerintah daerah membahas kemungkinan penyediaan lokasi khusus untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, keberadaan lokasi yang tepat dapat membantu menjaga ketertiban demonstrasi tanpa mengganggu aktivitas masyarakat secara berlebihan. Lapangan Karebosi menjadi salah satu lokasi yang dicontohkan untuk dikaji lebih lanjut oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda juga memaparkan lima wilayah hukum dengan angka kejahatan tertinggi di Sulawesi Selatan. Kelima wilayah tersebut yakni Polrestabes Makassar, Polres Pelabuhan Makassar, Polres Gowa, Polres Maros, dan Polres Bone.

Berbagai persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas daerah.

Usulan Fatmawati Rusdi agar rapat Forkopimda dilaksanakan secara rutin menjadi salah satu agenda yang mengemuka. Meski demikian, pelaksanaannya masih membutuhkan pembahasan dan kesepakatan dari seluruh pihak terkait.