News  

93 Persen Wilayah Indonesia Masih Kekurangan Dokter Spesialis, Kemenkes Siapkan Berbagai Program Pemerataan

93 Persen Wilayah Indonesia Masih Kekurangan Dokter Spesialis, Kemenkes Siapkan Berbagai Program Pemerataan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (Dok: Ist).

KabarBugis.id – Pemerataan tenaga medis di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sebanyak 93 persen wilayah Indonesia masih membutuhkan dokter spesialis. Berdasarkan data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) per 21 Oktober 2026, jumlah kekurangan dokter spesialis secara nasional mencapai 55.192 orang.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah terus mempercepat pemenuhan dan pemerataan sumber daya manusia (SDM) kesehatan melalui sejumlah program strategis. Upaya yang dilakukan meliputi pengembangan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit, penugasan tenaga medis, pemberian beasiswa, hingga pelatihan lanjutan di dalam dan luar negeri.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, keterbatasan jumlah dokter spesialis masih menjadi salah satu persoalan utama dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan nasional.

Ia mengungkapkan, dari 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang masuk dalam program Pembangunan Hasil Terbaik Cepat (PHTC), baru 51 persen yang memiliki kelengkapan dokter spesialis sesuai kebutuhan.

Karena itu, Kemenkes terus melakukan berbagai langkah untuk memenuhi kekurangan tenaga medis, terutama di wilayah yang selama ini sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan spesialis.

Salah satu strategi yang dikembangkan adalah pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau Hospital-Based melalui program Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU).

Program tersebut bertujuan mempercepat proses pendidikan dokter spesialis sekaligus menyesuaikan kompetensi lulusan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di berbagai daerah.

Sejak dilaksanakan pada 2024, program RSPPU telah memiliki 221 peserta didik yang terbagi dalam empat angkatan.

Pada 2026, Kemenkes juga mengembangkan 55 program studi pendidikan dokter spesialis yang tersebar di 52 rumah sakit. Program ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan tujuh spesialis dasar serta memperkuat layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak (KJSU-KIA).

Menurut Budi Gunadi Sadikin, perekrutan peserta pendidikan dengan mempertimbangkan asal daerah menjadi salah satu strategi penting untuk mengatasi ketimpangan distribusi dokter spesialis.

Melalui kebijakan tersebut, dokter yang berasal dari daerah dapat memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan spesialis dan diharapkan kembali bertugas di wilayah asal setelah menyelesaikan pendidikannya.

Pemerintah juga memastikan kualitas pendidikan melalui proses akreditasi. Hingga saat ini, enam RSPPU telah memperoleh akreditasi sebagai institusi penyelenggara pendidikan dari ACGME International dan LAM-PTKes.

Di sisi lain, Kemenkes melakukan penugasan dokter spesialis ke sejumlah rumah sakit prioritas untuk mengatasi kekosongan tenaga medis sambil menunggu hasil pendidikan dokter spesialis.

Penugasan tersebut mencakup rumah sakit dalam program PHTC, fasilitas pelayanan KJSU-KIA, serta wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).

Hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 371 dokter spesialis telah ditugaskan untuk memperkuat pelayanan kesehatan di rumah sakit prioritas.

Budi menjelaskan, kebijakan penugasan sementara tersebut diperlukan karena pendidikan dokter spesialis membutuhkan waktu sekitar empat tahun. Sementara itu, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tidak dapat ditunda.

Selain penempatan dokter spesialis, pemerintah juga memperkuat pelayanan kesehatan tingkat pertama melalui program penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan di puskesmas yang mengalami keterbatasan SDM.

Hingga Juli 2026, sebanyak 3.648 tenaga medis dan tenaga kesehatan telah ditempatkan untuk membantu meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah yang membutuhkan.

Dukungan pemerintah juga diberikan melalui program beasiswa pendidikan bagi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, serta tenaga kesehatan lainnya.

Dalam periode 2024–2026, Kemenkes telah menyalurkan sebanyak 4.592 beasiswa. Jumlah tersebut terdiri atas 2.696 beasiswa dokter spesialis, 1.081 beasiswa dokter dan dokter gigi, serta 815 beasiswa bagi tenaga kesehatan.

Program beasiswa ini diharapkan dapat memperluas kesempatan pendidikan sekaligus menghasilkan tenaga kesehatan yang mampu memenuhi kebutuhan pelayanan medis di berbagai daerah.

Tidak hanya melalui pendidikan formal, peningkatan kompetensi dokter spesialis juga dilakukan dengan memberikan kesempatan mengikuti program fellowship di luar negeri.

Program tersebut difokuskan pada penguatan pelayanan jantung dan stroke serta peningkatan kemampuan dokter dalam memanfaatkan teknologi medis modern.

Sebanyak 136 dokter spesialis telah mengikuti pelatihan di Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia. Dari jumlah tersebut, 65 dokter telah menyelesaikan pelatihan dan kembali ke daerah asal masing-masing.

Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi kesenjangan distribusi dokter spesialis sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan nasional.

Dengan memperluas pendidikan, meningkatkan dukungan beasiswa, serta mempercepat penempatan tenaga medis, pemerintah berharap masyarakat di daerah terpencil maupun wilayah perkotaan dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih merata.